Logo 2026

Raperda APBD-P 2026 Disepakati, DPRD Tubaba Siap Kawal Anggaran hingga Pelaksanaan di Lapangan

More articles

Tulang Bawang Barat — DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, Kamis (10/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD Tubaba, Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penetapan kebijakan anggaran daerah untuk tahun berjalan.

Ketua DPRD Tubaba, Busroni, S.H., menegaskan, persetujuan terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 bukanlah akhir dari tanggung jawab lembaga legislatif. Setelah kesepakatan bersama dicapai, DPRD tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawal setiap tahapan hingga pelaksanaan anggaran di lapangan.

“Pengesahan ini bukan berarti tugas kita selesai. Setelah Raperda ini disepakati bersama, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap proses selanjutnya hingga ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah, serta mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan apa yang telah disepakati,” ujar Busroni.

Ia menjelaskan, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah, Raperda masih harus melalui tahapan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, termasuk evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi bagian yang harus ditindaklanjuti sebelum regulasi ditetapkan dan diundangkan.

Menurut Busroni, DPRD akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan sehingga Perubahan APBD 2026 memiliki kepastian hukum dan dapat menjadi dasar pelaksanaan program serta kegiatan pemerintah daerah.

Namun, pengawasan DPRD tidak berhenti pada aspek administratif. Busroni menekankan pentingnya memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar digunakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

“Anggaran yang telah disepakati harus benar-benar diterjemahkan dalam program yang memberikan manfaat. Karena itu, DPRD akan mengawal pelaksanaannya, melakukan pengawasan terhadap realisasi program, dan meminta pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan DPRD,” tegasnya.

Busroni menilai perubahan anggaran tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian angka dalam dokumen APBD. Setiap program yang memperoleh dukungan anggaran harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Kabupaten Tubaba.

Sementara itu, Bupati Tubaba Ir. Novriwan Jaya, S.P., didampingi Wakil Bupati Nadirsyah, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas proses pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 yang dinilainya berlangsung secara konstruktif.

Menurut Bupati, sinergi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar kebijakan anggaran daerah mampu mendukung percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan tercapainya persetujuan dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II, proses Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 selanjutnya memasuki tahapan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan hingga penetapan dan pengundangan dalam Lembaran Daerah,” ujar Novriwan.

Ia menegaskan, kesepakatan tersebut akan menjadi bagian penting dalam proses penetapan Perubahan APBD 2026 sekaligus menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Bupati meminta seluruh perangkat daerah melaksanakan program yang telah disepakati secara optimal dengan tetap berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.

Ia juga mengajak DPRD dan seluruh unsur pemerintahan daerah memperkuat sinergi agar pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.

Dengan persetujuan Raperda tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada tahapan evaluasi hingga penetapan serta pelaksanaan Perubahan APBD 2026. Di titik inilah fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang telah disepakati diterjemahkan menjadi program pembangunan dan pelayanan publik yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Tubaba. (Eki)

- Advertisement -spot_img

Latest