Jember – Peruntukan APBD Jember masih belum berpihak ke masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari belanja operasional, dan belanja publik yang dianggarkan oleh pemerintah, selama pembahasan tahun 2026 anggarannya lebih besar pada pos biaya operasional, utamanya pada belanja pengadaan barang dan jasa.
Demikian disampaikan anggota badan anggaran DPRD Jember, Candra Ary Fianto dalam rapat banggar yang digelar Senin (27/4/2026).
Seharusnya menurut politisi banteng ini, banyaknya prestasi yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Jember selama era kepemimpinan Bupati Muhammad Fawait diikuti oleh kebijakan anggaran yang pro-rakyat.
Namun sampai disajikan data yang dihimpun bersumber dari SIPD dihadapan Pj Sekda, Akhmad Helmi Lukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Fauji, dan beberapa OPD terkait, anggaran itu tidak menunjukan signifikasi kemanfaatan secara langsung untuk masyarakat.
Untuk anggaran pengadaan barang dan jasa contohnya, di KUA-PPAS eksekutif menganggarkan sebanyak Rp 2.034.738.015.585,- tetapi di RKA dirubah menjadi Rp 2.034.816.572.033,.
Kemudian untuk anggaran belanja publik, di KUA-PPAS eksekutif menganggarkan Rp 652.054.085.620,- sedangkan di RKA hanya berubah menjadi Rp 619.251.986.026,-.
Selisih anggaran antara belanja barang dan jasa versus belanja publik yang begitu jauh memunculkan penilaian Komitmen Pejabat mendukung cita cita dan Visi Bupati sangat lemah.
“Padahal semua tahu, upaya Bupati menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember sangat serius. Namun dengan mudahnya eksekutif menggeser-nggeser anggaran tanpa melibatkan DPRD,”tukasnya.
Ditempat sama, Anggota Banggar dari Fraksi Gerinda Siswono, menyatakan agar rapat banggar tersebut dihentikan. Pasalnya pihak eksekutif tidak mampu menunjukan data sesuai harapan peserta.
“Daripada nanti debat kusir, sebaiknya diagendakan kembali rapat ini,”tegasnya.
Senada dengan, Siswono, anggota Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo menyatakan, agar pihak eksekutif menyiapkan data sebagai jawaban atas pertanyaan di forum rapat itu. Pihaknya tidak ingin ketidaksiapan pihak eksekutif justru akan menjerumuskan Bupati.
Menjawab pernyataan dari beberapa anggota badan anggaran DPRD Jember, Pj Sekkab Akhmad Helmi Lukman menyatakan, terima kasih atas detail koreksinya dan akan menindaklanjuti instruksi kepada jajaran dibawahnya untuk lebih teliti dan detail pada penganggaran PAPBD kedepan. Josua
