Sawahlunto | Kemarau panjang yang melanda Kota Sawahlunto membuat ribuan warga, khususnya di Kecamatan Barangin, menghadapi krisis air bersih. Ironisnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sawahlunto yang menjadi tumpuan masyarakat justru mengaku harus berjuang sendiri tanpa dukungan nyata dari Pemerintah Kota.
Direktur PDAM Sawahlunto mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima bantuan dana dari Pemkot, baik untuk perbaikan fasilitas maupun penguatan manajemen. “Semua biaya operasional kami tanggung sendiri. Untuk pelayanan optimal, perbaikan pompa, pipa, hingga pembersihan bak penampungan air baku, PDAM sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 628 juta dari kas internal,” ujarnya.
Saat ini, 3.500 pelanggan di Kecamatan Barangin hanya bergantung pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kayu Gadang yang airnya bersumber dari Batang Ombilin Rantih. Karena keterbatasan, distribusi air ke pelanggan harus dilakukan bergiliran, hanya mengalir satu kali dalam dua hari. Pompa Rantih yang seharusnya beroperasi 12 jam sehari kini dipaksa bekerja 20 jam demi memenuhi kebutuhan warga. Jika kondisi ini terus berlangsung, besar kemungkinan pompa tersebut akan rusak total karena dipaksa di luar kapasitasnya.
Beban keuangan PDAM juga semakin berat. Tagihan listrik yang biasanya Rp 220 juta per bulan melonjak menjadi Rp 265 juta. Bahkan, hingga Agustus 2025, PDAM masih menanggung tunggakan sebesar Rp 109 juta kepada PLN. “Dari sisi pelayanan, kami sudah berusaha seoptimal mungkin. Tapi tanpa perhatian serius dari Pemkot, sulit bagi PDAM untuk bertahan. Warga menjadi korban setiap kemarau, sementara kami terbebani biaya operasional yang makin tinggi,” tambahnya.
Kondisi ini sangat berisiko. Jika pompa Rantih benar-benar kolaps, ribuan warga otomatis tidak akan mendapat pasokan air bersih sama sekali. Dampaknya bisa jauh lebih luas, termasuk potensi masalah kesehatan masyarakat akibat minimnya akses air bersih.
Direktur PDAM berharap Pemkot Sawahlunto segera turun tangan dan memberikan dukungan nyata. “Kami butuh bantuan penuh, terutama dalam hal anggaran, agar pelayanan air bersih bisa stabil. Jangan sampai masyarakat terus menjerit setiap kemarau, sementara PDAM dipaksa menanggung semua beban sendiri,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada langkah konkret dari Pemkot Sawahlunto. Sementara itu, masyarakat di Kecamatan Barangin harus menerima kenyataan pahit: air hanya mengalir dua hari sekali dengan volume terbatas. Jika pemerintah daerah terus abai, krisis air di Sawahlunto akan semakin parah dan rakyatlah yang paling menderita.
(pin)
