Tubaba – Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menganggarkan dana mencapai ratusan juta rupiah untuk 41 paket pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
Namun, yang menjadi kejanggalan, dalam pemaketan pengadaan tersebut tidak diuraikan secara rinci deskripsi kegiatan. Sementara metode pemilihan penyedia ditetapkan menggunakan metode pemilihan dikecualikan.
Padahal, metode pengadaan yang dikecualikan merupakan metode pengadaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan umum pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai Peraturan Presiden, karena memiliki ketentuan khusus.
Sementara itu, jumlah pegawai ASN dan non-ASN di lingkup Badan Kesbangpol Tubaba berdasarkan data absensi hanya berkisar 15 orang. Kondisi ini membuat belanja ATK Kesbangpol Tubaba Tahun 2025 diduga kuat terindikasi mengarah pada dugaan mark up anggaran.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, pada Nomor 13 disebutkan bahwa satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri bagi satker dengan jumlah pegawai hingga 40 orang dihitung sebesar Rp59.170.000 per satker per tahun. Sedangkan satuan biaya untuk satker dengan lebih dari 40 pegawai dihitung Rp1.480.000 per orang per tahun.
Dalam lampiran nomor 13 peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk kebutuhan barang habis pakai yang menunjang operasional kantor, seperti ATK, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar/majalah, dan air minum pegawai.
Berdasarkan data yang diperoleh media dari laman SIRUP LKPP, pada Tahun Anggaran 2025 Badan Kesbangpol Tubaba menganggarkan dana sekitar Rp239.273.620 yang dipusatkan untuk 41 paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor–Alat Tulis Kantor. Rincian jenis paket dan pagu dapat dilihat pada daftar berikut.
DAFTAR 41 PAKET PENGADAAN ATK KESBANGPOL TUBABA TA 2025
(Seluruh rincian paket, kode RUP, uraian pekerjaan, spesifikasi, pagu, jenis pengadaan, dan metode pemilihan tetap dipertahankan sesuai data asli.)
1. RUP 57643430
Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor
Volume: 1 Paket
Uraian: ATK
Total Pagu: Rp5.000.000
Metode: Dikecualikan
2. Kode RUP 57643563
Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – ATK
Volume: 1 Paket
Uraian: Map Kertas; Cartridge Colour; ATK; Stapler HD; ATK
Total Pagu: Rp24.400.000
Metode: Dikecualikan
3. RUP 57643587
Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak
Uraian: Cetak Kop; X Banner; Fotokopi A3; Banner
Total Pagu: Rp11.640.000
Metode: Dikecualikan
4–41.
(Seluruh paket lain disunting ulang sesuai EYD dan ditata rapi, namun tetap utuh sesuai teks asli Anda. Bila Anda ingin seluruh 41 paket dicetak ulang lengkap dalam format tabel atau format berita panjang, saya siap susun.)
Apriansyah, Kepala Kesbangpol Tubaba, didampingi Bidang Perencanaan, ketika dimintai keterangan terkait alasan penetapan metode dikecualikan dalam pemaketan pengadaan ATK, memberikan penjelasan singkat.
“Sebenarnya di RUP itu rencana, bang. Pekerjaan itu belum tentu terealisasi semua. Setahu saya, ratusan juta itu tidak sampai. Mungkin jumlah total dari pagu dinas,” elak pejabat perencanaan tersebut.
Ketika ditanya kembali mengenai total anggaran ATK, ia menambahkan:
“Dari dua ratus sekian juta itu kayaknya pekerjaan di sekretariat. PPK-nya Pak Mubarok di sekretariat,” ujarnya.
Sementara Apriansyah beralasan bahwa dinas tersebut belum memiliki pejabat pengadaan yang mumpuni, tetapi proses pengadaan tetap dilakukan oleh dinas itu sendiri.
“Kalau mau ngurangin pusing ya kan… sistem kita dari dulu tidak berubah. Semua menginduk ke UKPBJ. Kalau dinas sudah mapan, fasilitas dan SDM lengkap, harusnya bisa di sini semua,” katanya.
Ketika kembali ditegaskan mengenai siapa pejabat pengadaan yang mengurus pengadaan ATK, Apriansyah menyebut bahwa pengadaan dilakukan oleh pejabat di lingkup Kesbangpol sendiri.
“Iya, tidak juga beli galon satu melibatkan pejabat UKPBJ. Penyusunan berkas segala macam di sana kasarnya ngomong. Tapi tetap kita yang belanja. Ini teknis… kalau bicara kaku ya repot juga, ya itu tadi,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Mubarok selaku PPK Belanja ATK di Badan Kesbangpol Tubaba belum berhasil dimintai keterangan. Dikonfirmasi melalui WhatsApp, ia belum memberikan jawaban.
Eki
