Pasca bencana yang melanda Kabupaten Agam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam bergerak cepat dengan menggelar rapat kerja serentak seluruh komisi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, Senin (12/1). Langkah ini ditempuh sebagai bentuk komitmen DPRD Agam dalam memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan pemulihan yang menyeluruh dan terkoordinasi.
Pada hari yang sama, Komisi IV DPRD Agam menggelar rapat kerja di Ruang Komisi DPRD Agam yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Erdinal, S.Sos., Dt. Marajo, didampingi Ketua Komisi IV, Drs. Ais Bakri, MM, serta Sekretaris Komisi IV, Suhermi. Rapat tersebut dihadiri mitra OPD lintas sektor pelayanan dasar, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD, Dinas Parpora, Dinas P2KBP3A, Dinas Arpus, hingga Bagian Kesra.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV menerima paparan kondisi terkini pascabencana banjir bandang dan tanah longsor, sekaligus membahas langkah lanjutan pasca berakhirnya masa tanggap darurat. Fokus pembahasan diarahkan pada masa transisi pemulihan, meliputi trauma healing, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta percepatan perbaikan infrastruktur sosial.
Sejalan dengan itu, Komisi III DPRD Agam juga menggelar rapat kerja strategis di Aula Utama Gedung DPRD Agam. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Muhammad Zulfikri, didampingi Ketua Komisi III, Doddi, ST, MH, bersama anggota komisi. Komisi III menghadirkan tujuh OPD teknis, yakni Bappeda, BPBD, Dinas PUTR, Dinas Perkim, DLH, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo.
Pada forum tersebut, Komisi III menekankan pentingnya percepatan penanganan fisik pascabencana, mulai dari perbaikan infrastruktur, pembersihan lingkungan, hingga bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Selain itu, Komisi III juga mendorong optimalisasi peran Dinas Kominfo dalam mempercepat penyebaran informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat sebagai bagian dari mitigasi bencana.
Sementara itu, Komisi I DPRD Agam menggelar rapat kerja bersama 13 OPD mitra di Aula III Gedung DPRD Agam. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Dr. Novi Irwan, S.Pd, MM, dan dihadiri anggota Komisi I lainnya. Dalam arahannya, Dr. Novi Irwan menegaskan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan dukungan administratif, legalitas, dan koordinasi lintas sektor.
Beberapa poin penting yang dibahas Komisi I meliputi validasi data masyarakat dan wilayah terdampak, percepatan telaah regulasi penggunaan anggaran darurat, kesiapsiagaan Satpol PP dan Damkar pada masa transisi, serta optimalisasi peran aparatur di wilayah terdampak. Hal ini bertujuan agar seluruh program bantuan dan pemulihan dapat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Tidak kalah penting, Komisi II DPRD Agam juga menggelar rapat kerja bersama OPD mitra di Ruang Rapat Komisi II. Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Yandril, S.Sos, didampingi Wakil Ketua Albert, S.IP, dan Sekretaris Hardianto. Komisi II membahas percepatan pelaksanaan program kerja tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.
Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti pentingnya percepatan serapan anggaran, penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, koperasi, dan UMKM sebagai penopang utama pemulihan ekonomi masyarakat. Ketua Komisi II menegaskan bahwa kecepatan pelaksanaan program di lapangan akan memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan masyarakat terdampak bencana.
Secara keseluruhan, DPRD Agam berharap melalui rapat kerja serentak seluruh komisi ini, sinergi antara DPRD dan OPD semakin kuat. Dengan langkah yang terpadu dan berkesinambungan, DPRD Agam optimistis proses pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Agam dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Adv
